Penyidik Tunggu Hasil PKN

Direktur PT Sabarjaya Karyatama Diperiksa 2 Kali

Senin, 10 September 2018 - 16:01 WIB   [109 Klik]

PEKANBARU—Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru diketahui telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur PT Sabarjaya Karyatama Sabar Jasman. Pemeriksaan terhadap Sabar itu, dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A.

Pemeriksaan terhadap Sabar tersebut, diketahui telah 2 kali dilakukan oleh penyidik Pidsus. Hingga saat ini, Sabar masih berstatus sebagai saksi dalam proyek yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta itu.

Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Pekanbaru Sri Odiy Megonondo SH saat dikonfirmasi Pekanbaru MX.

“Iya, sudah pernah kita lakukan pemeriksaan terhadapnya (Sabar). Yang kedua kalinya, kita periksa hari Rabu (pekan) kemarin,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan mantan Kasi Intelijen Kejari Rokan Hilir (Rohil) itu, pemeriksaan  terkait proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan drainase tersebut.

PT Sabarjaya Karyatama sendiri, merupakan rekanan yang mengerjakan proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran (TA) 2016, dengan nilai pagu paket Rp14.314.000.000.

Adapun nilai penawaran yang diajukan PT Sabarjaya Karyatama adalah Rp11.450.609.000. “Yang bersangkutan (Sabar Jasman) sebagai saksi dalam perkara drainase itu,” lanjut Odit.

Saat diperiksa, diterangkan Odit, Sabar diketahui tidak membawa dokumen terkait dengan kegiatan proyek. Terkait dengan hal tersebut, tidak dipersoalkan penyidik.

“Dokumen-dokumen terkait perkara itu sudah sama kita. Sudah kita sita sebagai barang bukti,” terangnya.
Untuk pemeriksaan Sabar pada pekan kemarin itu, merupakan kali kedua dilakukan penyidik, sejak perkara tersebut naik ke tahap penyidikan.

Sebelumnya, Sabar Jasman juga telah beberapa kali menyambangi Kantor Kejari Pekanbaru. “Kalau dik (penyidikan) sudah dua kali (diperiksa). Dulu saat lid (penyelidikan) dia juga pernah diklarifikasi,” tegas Odit.

Dalam penyidikan perkara ini, Odit menyebut sebanyak 30 saksi lebih yang dipanggil guna menjalani pemeriksaan. “Mereka itu (para saksi) terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta,” sebutnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya tengah menunggu hasil audit dari BPKP Riau, terkait dengan jumlah kerugian negara dalam proyek pembangunan drainase tersebut.“Kita juga menunggu PKN (penghitungan kerugian negara) oleh BPKP Riau,” tambahnya.

Untuk diketahui, PT Sabarjaya Karyatama juga merupakan perusahaan yang mengerjakan kantor untuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Riau di Jalan Sumatera, Pekanbaru.

Pembangunan itu dilakukan dengan nilai penawaran hampir Rp4,5 miliar. Adapun sumber dana dari APBD Riau TA 2016. Usai dibangun, hingga kini kantor tersebut belum juga ditempati. Akibatnya, bangunan tersebut kini dalam kondisi yang memprihatinkan.

Kembali ke proyek pembangunan drainase, pengusutan dugaan korupsi tersebut, telah dilakukan sejak Maret 2018 lalu. Sejak itu, Kejari Pekanbaru mulai mengusut perkara tersebut dengan memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

Hasilnya, Korps Adhyaksa Pekanbaru meyakini adanya peristiwa pidana dalam proyek tersebut hingga akhirnya meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang ditandatangani Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru Suripto Irianto pada pertengahan Mei 2018.

Adapun proyek yang disidik itu, yakni pembangunan drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Jl Riau-Simpang SKA). Proyek ini dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau pada tahun 2016 lalu. Diduga, proyek itu dikerjakan tidak sesuai spesifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Masih dalam proses penyidikan, penyidik juga telah mengekspos penanganan perkara ke auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau untuk proses permintaan audit penghitungan kerugian negara (PKN) proyek tersebut. Saat ekspos, auditor meyakini ada dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Jika hasil audit telah didapat, penyidik segera melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.

Dalam pemberitaan sebelumnya, penyidik mengaku telah mengantongi nama tersangka yang diduga sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara penyimpangan proyek yang dikerjakan tahun 2016 lalu itu.

Sebelumnya dalam proses penyidikan ini, selain memeriksa saksi fakta, penyidik juga telah menurunkan ahli untuk mengecek fisik proyek pada akhir Juni 2018 lalu. Proses cek fisik tersebut dilakukan tim ahli dibantu tenaga dan alat-alat dari Pidsus Kejari Pekanbaru.

Proses pengecekan fisik itu diketahui dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan teknis. Dari cek fisik tersebut akan diketahui apakah pekerjaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi teknis atau tidak. Hasil itulah nantinya yang akan dijadikan salah satu alat bukti dalam proses penyidikan perkara tersebut.

Dalam perkara itu, dugaan penyimpangan sudah ada sejak proses tender dilakukan. Sejumlah pihak diduga melakukan pengaturan lelang untuk memenangkan salah satu perusahaan dalam kegiatan tersebut.

Dalam pengaturan itu, terdapat uang pelicin sebesar Rp100 juta. Uang tersebut disita dari Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau. Mereka mengembalikan uang tersebut pada Selasa (5/6) lalu, setelah perkara ini disidik penyidik Pidsus Kejari Pekanbaru.

Uang itu diyakini untuk mengkondisikan lelang kegiatan proyek tahun 2016 lalu hingga akhirnya memenangkan suatu perusahaan. Uang itu diterima Pokja dari seseorang berinisial NI. Dari pemeriksaan, pihak Pokja mengakui telah menerima uang tersebut. =MX10



Berita Terkait

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook