KLHK Pastikan Perusahaan Perambah Hutan Lindung Tak Berizin

Selasa, 11 September 2018 - 15:38 WIB | dibaca : 35 pembaca

PEKANBARU--Penelusuran sudah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas aktivitas perambahan di Hutan Lindung Bukti Betabuh (HLBB), Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

KLHK juga sudah memastikan, pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan di sana tak berizin. Langkah penanganan hukum kini disiapkan.

Pekan lalu, tim dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK diturunkan ke HLBB didampingi oleh Seksi Penegakan Hukum KLHK Wilayah II Sumatera. Tim ini ditugaskan menghimpun data terkait dugaan pelanggaran yang terjadi disana.

Demikian dikatakan Kepala Seksi Penegakan Hukum KLHK Wilayah II Sumatera Eduwar Hutapea, saat dikonfirmasi para awak media, Senin (10/9) kemarin. ‘’Yang turun dari Jakarta, ada staf kita mendampingi, ada mengambil data lapangan,’’ kata Eduwar.

HLBB merupakan kawasan hutan lindung yang secara administratif terletak di dua provinsi, yaitu di Provinsi Riau dan sebagian kecil di Provinsi Jambi.

Kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung karena menjadi koridor penghubung antara Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB).

Secara geografis, Hutan Lindung Bukit Betabuh berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.
HLBB ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 73 Tahun 1984.

Pada awal penetapannya, kawasan ini memiliki luasan sebesar 82.300 Ha. Namun saat ini tutupan hutannya hanya tinggal 25.000 hektare.

Sementara 57.300 hektare lainnya sudah rusak akibat perambahan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Di kawasan hutan lindung ini, izin lokasi pernah diajukan oleh PT Mulia Argo Lestari (MAL)/PT Runggu Prima Jaya (RPJ), namun ditolak Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto SE tahun 2011 lalu.

Di lokasi itu perusahaan bersama koperasi tetap beroperasi di lahan yang termasuk dalam Hutan Lindung Bukit Betabuh.
Izin lokasi yang diajukan perusahaan ini bernomor 011/MAL/EST/VI/2011 tertanggal 7 Juni 2011 ditandatangani Direktur Utama Ir Henry Pakpahan MBA ditujukan pada Bupati Inhu.

Dalam surat, perusahaan memohonkan izin lokasi untuk industri pengolahan hasil industri perkebunan sawit di Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap Inhu seluas 500 hektar.

Perusahan mengklaim sudah mengganti rugi lahan masyarakat yang kondisinya semakin belukar dan bergelombang.
Bupati Inhu Yopi Arianto menjawab dengan surat tertanggal 19 Oktober 2011.

Yopi tidak menyetujui  izin lokasi yang diajukan karena lokasi merupakan kawasan hutan lindung sesuai Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tertanggal 6 Juni 1986.

PT MAL melalui penolakan yang diberi juga diminta menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan budidaya perkebunan di areal yang dimohonkan. =Mx2

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar