Pemkab Evaluasi dan Cari Solusi Penerapan Transaksi Non Tunai

Jumat, 13 April 2018 - 16:03 WIB | dibaca : 119 pembaca

TERHITUNG Januari 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) telah menerapkan pola transaksi non tunai untuk semua teknis pembayaran atau pengeluaran. Dalam artian semua proses pembayaraan yang dananya dibebankan melalui APBD Rohul 2018, sudah berjalan melalui transfer ke rekening. Seluruh pengeluaran tidak lagi dibayarkan secara manual atau cas money.

Penerapan transaksi non tunai ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Indonesia.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohul Jaharudin MM mengatakan, penerapan transaksi non tunai diantaranya mulai dari pembayaran gaji ASN, honorer, belanja barang dan jasa, belanja modal.

‘’Alhamdulillah kita sudah menerapkan pembayaran Non Tunai diawal tahun 2018 ini. Meski dalam pelaksanaannya pada triwulan pertama, memang ada beberapa kendala yang dialami oleh pelaksanaan pengelolaan keuangan di level Organisasi Perangkat Daerah Rohul, sudah kita lakukan evaluasi,’’ ungkap Jaharuddin didampingi Sekretarisnya, Suharman SPi, Kamis (12/4).

Menurutnya, dari rapat evaluasi pembayaran non tunai, ada sejumlah kendala yang dialami pengelolaan keuangan di masing-masing OPD. Pihaknya selaku pengelolaan keuangan daerah telah melakukan rapat pemantauan dan evaluasi terhadap beberapa pelaksanaan nontunai yang ada di OPD Rohul.

Dalam rapat evaluasi bersama OPD tersebut, jelasnya, bermacam-macam persoalan yang disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan OPD.

‘’Kita sudah himpun, lebih dari 20 persoalan yang disampaikan OPD Rohul. Tetapi dari berapa persoalan itu, telah dicarikan solusinya. Termasuk kebijakan dalam transaksi non tunai, ada pengecualian. Maksimal pembayaran Rp1 juta bisa dibayarkan dengan pola tunai,’’ jelasnya.

Namun lanjutnya, setelah melihat dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan beberapa bentuk belanja daerah yang telah dituangkan ke dalam DPA OPD Rohul, ada beberapa belanja yang tidak bisa dilaksanakan dengan pola non tunai.

‘’Ada berapa jenis belanja yang harus kita laksanakan dengan pola tunai. Kita akan merevisi Perbub tersebut, untuk mengakomodir belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan secara non tunai,’’ sebutnya.

Jaharuddin mencontohkan. untuk pembelian bahan bakar minyak untuk mesin genset. Sebagai penopang sumber energi listrik di kantor pemerintahan. Di samping sudah teraliri listrik PLN, kantor pemerintahan di Rohul masih ditopang oleh mesin genset untuk penerangan listrik.

‘’Untuk mengakomodir kebutuhan itu, kita telah koordinasi dengan pihak SPBU, mereka tidak bisa menerima secara transfer, tetap langsung (tunai). Sehingga kita merevisi Perbub, mungkin akan menaikkan nilai uang tunai dari Rp1 juta kemungkinan menjadi Rp3 juta sampai Rp5 juta maksimal,’’ tuturnya.

Untuk mengantisipasi pelaksanaan pola non tunai tahun 2018, lanjut Jaharuddin, BPKAD Rohul selaku koordinator akan mengevaluasi setiap triwulan pelaksanaan non tunai.

‘’Agar pola non tunai berjalan dengan baik, supaya tidak ada persoalan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah,’’ ujarnya meyakini, ke depan pasti ada lagi kendala yang dihadapi OPD Rohul dalam pelaksanaan transaksi non tunai.  =MX20/ADV

=
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Tulis Komentar